Terkait Pengkondisian Pembuatan Profil Desa Budget Rp. 40 Juta Per Desa di Kabupaten Karo

KARO - Rupanya dugaan adanya intervensi Inspektorat terhadap 259 kepala desa se-Kabupaten Karo agar membuat profil desa dengan budget Rp. 40 juta per-desa yang mencuat ke permukaan melalui berita dimedia belum lama ini, merupakan isu yang salah alamat.

Pasalnya, dari investigasi yang didapat dilapangan. Ternyata 'Aktor' yang bermain proyek pembuatan profil desa, berada didalam lingkaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Karo sendiri, yang terlibat langsung dengan urusan pemerintahan desa.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

"Kalian telusuri saja, kabarnya, salah satu Kabid di DPMD yang atur itu semua. Kalau tidak salah bermarga Sinuhaji, " ujar sumber yang dapat dipercaya, Selasa (03/10/2023) sekira pukul 12:00 WIB.

Tentunya, permainan 'Kotor' pihak DPMD untuk mencari keuntungan dari 259 kepala desa (Kades) sangatlah tidak elok, yang secara tidak langsung telah melakukan 'Korupsi' pada anggaran dana desa (ADD).

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP

Ibaratnya, pihak DPMD terkesan 'Melempar Batu Sembunyi Tangan' yang merupakan 'Gimik' atau gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui peran lawan yang sempat menyeret nama baik Inspektorat.

Namun kabar tak sedap tersebut, kini bergulir atau dialamatkan kepada salah satu Kabid di DPMD yakni Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Andi Sofyan Sinuhaji, SSos, MAP, yang diduga telah mengarahkan seluruh kepala desa ke salah satu penyedia.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

"Kita gak pernah mengarahkan pemdes untuk melaksanakan profil desa Kak, apalagi ke suatu penyedia. Karena kita sangat menyadari kewenangan desa dalam menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, " ujarnya melalui WhatsApp, Selasa (03/10/2023) sekira pukul 12:40 WIB.

Sementara, Bupati Karo Cory Sebayang, ketika berita tersebut viral yang sempat menyeret nama baik Inspekorat, melalui pesan singkat WhatsAppnya mengatakan "Coba Kam telusuri dek..apakah itu benar..Kalaupun benar berarti desanya yang buatkan, " tulisnya singkat.

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Pemerintah Pertahankan Opini WTP

Seperti diketahui, pembuatan profil desa untuk 259 desa terkesan dipaksakan. Buktinya, satu profil desa yang dibuat penyedia berkisar Rp. 40 juta. Namun biaya yang sangat fantastis itu seolah hanya sia-sia.

Sebab sejumlah desa atau 120 desa yang telah selesai dibuat profil desanya. Masih ada desa yang belum bisa menikmati website profil desanya. Tentunya para kepala desa sangat kecewa dengan hal tersebut.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Minta KPU Kawal Jalannya Sipol

"Ya kecewalah, masa budget segitu besar yang menggunakan dana desa. Kami belum bisa mengakses profil desa kami, " ujar salah seorang Kades yang enggan menyebut namanya kepada wartawan.

(Anita Theresia Manua)